TEMPO.CO, Jakarta - Dalam satu bulan, tak kurang dari Rp 250 ribu keluar dari dompet Etha, seorang karyawati swasta yang tinggal di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk membayar tagihan listrik. Kini ia yakin tagihan listrik yang harus dibayarnya akan bertambah. Sebab, belakangan ia harus bekerja dari rumah mengikuti himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang semakin meluas di Jakarta.
Etha merupakan salah satu pelanggan listrik golongan 900 VA dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Laptop dan AC dipakai seharian,” kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
Nurul, warga Sukaraja, Kabupaten Bogor, juga menyampaikan hal yang sama. Semenjak adanya kebijakan work from home atau WFH dan sekolah yang diliburkan, penggunaan listrik di rumahnya meningkat. Sebab, anak-anaknya juga harus belajar secara online menggunakan laptop dan ponsel.
Sama seperti Etha, Nurul juga merupakan pelanggan listrik 900 VA. Setiap bulan, ia membayar tagihan listrik sebesar Rp 270 ribu. “Tadi kan saya mengecek tagihan bulan ini, belum keluar,” kata dia.
PLN berhasil menuntaskan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kiloVolt (kV) yang dijadikan backbone kelistrikan di Sumatera (sumber: PLN)
Para pelanggan listrik PLN inilah yang akan dibantu oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun untuk mensubsidi listrik pelanggan PLN. Subsidi ini adalah sebagian kecil dari stimulus Rp 405,1 triliun yang disiapkan pemerintah, demi meredam dampak virus Corona.
Lebih rinci, subsidi listrik akan diberikan kepada 14 juta rumah tangga pelanggan 450 VA yang memiliki rata-rata tagihan listrik sebesar Rp 40 ribu per bulan. Mereka akan dibebaskan dari tagihan listrik karena akan ditanggung pemerintah.
Lalu, ada 7 juta rumah tangga pelanggan listrik 900 VA yang memiliki rata-rata tagihan listrik Rp 30 ribu. Mereka juga mendapat diskon 50 persen dari tagihan listrik mereka. “Akan diberikan selama 3 bulan, dan nanti pasti dievaluasi, apakah 3 bulan ini kondisi sudah membaik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers online di Jakarta, di hari yang sama.
Pernyataan Sri Mulyani menindaklanjuti pengumuman Presiden Jokowi sebelumnya soal Indonesia dalam status kedaruratan kesehatan dan memilih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan berisi total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan APBN 2020 adalah sebesar Rp 405,1 triliun.
Dari total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Di dalam program pemulihan ekonomi nasional itu termasuk di dalamnya adalah restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana memastikan subsidi listrik ini diberikan untuk semua pelanggan 450 VA dan 900 VA, yang jumlahnya mencapai 31 juta rumah tangga, tanpa terkecuali. Diskon akan diberikan untuk berapa pun tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.
